APWPB Minta Dirtipidter Polda Banten Tangani Galian C Ilegal di Pandeglang 

PANDEGLANG, BANTEN, - Banyak galian-galian tanah atau tambang golongan C bermunculan bak jamur ditengah hujan diduga tidak memiliki izin di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Senin 1 April 2024.

Berdasarkan pantauan awak media, nampak beberapa dump truk keluar dan masuk ke pertambangan tersebut, bahkan menimbulkan lokasi Jalan Nasional Labuan - Panimbang, tepatnya di depan PLTU Banten 2 Labuan menjadi kotor dan licin akibat pengusaha tanah urug untuk Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 3.

Baca juga: Mengatasi Tantangan Budaya Senioritas Dalam Membangun Lingkungan Kerja Inklusif dan Produktif

Selain itu, hal serupa juga pada Galian C yang diduga kuat belum mengantongi IUP Penjualan Tanah, tepatnya berada di Desa Kadumelati Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Karena adanya aktivitas Galian C tanpa IUP Penjualan Tanah Urug itu, berdasarkan pantauan awak media Jalan desa maupun Jalan Provinsi Banten menjadi kotor dan licin. Diketahui tanah urug itu dibawa ke Proyek Tol Serang - Panimbang Seksi 3 , tepatnya ke PT Sino Road and Bridge Group CO (SRGBC).

Baca juga: Sambut HUT ke 79, TNI dan PPSU Bersinergi Bersih-bersih Lapangan Monas

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh beberapa oknum Pengusaha Galian C, mendapat kecaman dari beberapa aktvis dan Aliansi Pokja Wartawan Pandeglang Bersatu ( APWPB). Menurut Aliansi Pokja Wartawan Pandeglang Bersatu (APWPB) Aktivitas Galian C harus memiliki Izin rekomendasi ESDM Provinsi Banten serta dari DPMPTSP Provinsi Banten.

" Pengurusan izin proses cukup panjang, memakan waktu, tenaga dan biaya, tetapi setiap ada kebutuhan terhadap tanah urug seringkali bermunculan galian C ilegal, sehingga hal ini merugikan pengusaha yang telah memegang izin atau IUP Penjualan Tanah Urug tersebut, " hal itu di ucapkan Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) didampingi delapan Organisasi Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Pokja Wartawan Pandeglang Bersatu (APWPB).

Baca juga: Upaya Polisi Dan 3 Pilar Dengan Adanya Tanggul Jebol di TL Pertigaan HeK Kramatjati

Hal itu juga disampaikan oleh Nuryahman selaku Ketua DPC PPWI Kabupaten Pandeglang, dia mengatakan Galian C yang berada di Kecamatan Sindangresmi kuat dugaan belum mengantongi IUP Penjualan Tanah Urug.

" Saya dari Sindangresmi kerap sekali melihat Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten, kotor dan licin akibat aktivitas Galin C itu, namun yang menjadi heran dari aparat penegak hukum terkesan dibiarkan, " katanya.

Baca juga: Viral VN Warga Keluhkan Jalan Licin Akibat Matrial Tanah Galian C

Secara bersamaan APWPB meminta kepada Dirtipidter Polda Banten agar segera turun tangan karena setiap Galian C atau penjualan tanah urug yang dijual ke area proyek harus memiliki izin. Karena Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

" Kami meminta secara bersamaan kepada Polda Banten, khususnya Dirtipidter Polda Banten agar segera turun tangan dan menghentikan aktivitas Galian C yang tidak mengantongi izin, " ucap APWPB bersama sekaligus membahas persiapan Audensi Besok di PT Adhi Karya

Baca juga: Saiful Chaniago: Hentikan Investasi Rempang, Pemerintah Wajib Melindungi Rakyat